Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten merupakan salah satu UPK binaan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang menorehkan prestasi menggembirakan. Selama tahun 2015, UPK Kecamatan Wedi berhasil meraih surplus sebesar Rp 651.337.396,- dari kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP).

Sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Wedi Umar Muhammad dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pertanggungjawaban BKAD Kecamatan Wedi tahun anggaran 2015 di aula kantor Kecamatan Wedi pada hari Rabu 10/2/2016. 

“UPK Wedi mengalami surplus tahun 2015 sebesar Rp 651.337.396.  Setelah dikurangi untuk cadangan resiko kredit sejumlah Rp 201.504.020, maka surplus netto (bersih) UPK Wedi sebanyak Rp 449.833.376. Dari surplus netto tersebut dialokasikan untuk pengembangan modal Rp 224.916.688 (50%), untuk dana sosial Rp 67.475.006 (15%), dan untuk pengembangan kelembagaan BKAD Rp 157.441.682 (35%),” jelasnya.

Umar menambahkan, modal SPP yang dimiliki UPK Wedi juga terus bertambah. Per 31 Desember 2015, modal SPP UPK Wedi mencapai Rp 5.655.031.055. Dana tersebut berada dalam bentuk dana di kas Rp 234.200, dana di bank Rp 1.017.260.055,  dan pinjaman masyarakat Rp 4.637.536.800.

“Perkembangan kelompok SPP dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, UPK Wedi melayani 64 kelompok SPP dengan jumlah anggota 481 orang. Dan pada tahun 2015, telah meningkat menjadi 359 kelompok SPP dengan jumlah anggota 2.546 orang. Mereka adalah para perempuan dari rumah tangga miskin (RTM) yang membutuhkan bantuan modal usaha,” katanya.

Dalam MAD yang juga dihadiri oleh Camat Wedi selaku wakil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Camat Wedi Kukuh Riyadi menyampaikan, bahwa keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan benar-benar bisa membantu masyarakat di Kecamatan Wedi khususnya masyarakat miskin.  Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh PNPM harus terus dilaksanakan termasuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan yang benar-benar mengena pada sasaran masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan.

 “Meskipun PNPM telah berakhir, namun keberadaan dana SPP harus tetap dilestarikan. Sebab dana SPP telah terbukti dapat meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Karena itu saya mengimbau kepada para kepala desa untuk memantau perguliran dana SPP di desa masing-masing. Kalau ada kelompok SPP yang angsurannya macet, tolong dibina bersama,” pesan camat. (www.kabarklaten.com)